Pembangunan Pertanian yang Responsif Gender

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Tantangan Pelembagaan Akuntabilitas Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian”

Pengantar

Pada akhir bulan Desember 2007 yang lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan dunia kepada seluruh negara terutama negara dunia ketiga. Peringatan akan munculnya krisis pangan ini akibat meningkatnya harga pangan dunia. Kondisi ini akan mengancam kepada negara yang tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti negara-negara maju. Laporan FAO tersebut terbukti, diawal 2008 harga pangan di sebagian besar negara dunia ketiga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia. Namun demikian secara bersamaan sebenarnya  produksi pangan dunia mengalami peningkatan pesat seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan energi yang berasal dari bahan pangan (bioenergi). Produksi yang mengalami peningkatan pesat meliputi gandum, sereal, jagung, gula dan padi.  Produksi dunia yang mengalami peningkatan di tahun 2007 ini meliputi gandum (9,34 juta ton),gula (4,44 juta ton), jagung (781 juta ton). Hanya kedelai saja yang menyusut 17 % karena berkurangnya lahan pertanian kedelai di Amerika.

Selalu menjadi pembahasan global ketika munculnya krisis pangan dan kelaparan di berbagai negara adalah akibat ketimpangan global terhadap akses dan distribusi. Pada tahun 2006, FAO memunculkan sebuah laporan analisis yang menyebutkan bahwa produksi pangan dunia lebih dari cukup untuk memberikan pangan pada seluruh rakyat di muka bumi, namun hampir  854 juta orang miskin diseluruh dunia mengalami kesulitan memperoleh pangan yang layak. Permasalahan ini bertambah seiring meningkatkan upaya berbagai negara maju melakukan konversi jagung, kedelai, gandum dan hasil pertanian lainnnya menjadi etanol sebagai bahan bakar industri. Etanol dianggap alternatif utama mengurangi ketergantungan pada energi fosil (minyak bumi) yang semakin sulit didapatkan, mahal dan mereka tidak mampu mengoontrolnya. Konversi ini menyebabkan berkurangnya jumlah pangan yang didistribusikan ke negara lain terutama negara miskin di Afrika, Asia maupun Amerika. Gandum, jagung, kedelai yang menjadi makan sehari-hari sekarang digunakan untuk menghidupkan mesin mobil, energi di rumah tangga hingga industri.

Di Indonesia krisis pangan sudah terasa ketika harga-harga kebutuhan pokok mulai naik dari mulai beras, minyak goreng, gandum,gula hingga kedelai pada awal tahun 2007. Belum lagi produk-produk sekunder yang setiap hari dikonsumsi yang berbahan dasar dari minyak sawit dll. Kondisi ini tidak lepas dengan situasi global yang sedang terjadi. Banyaknya kebutuhan dalam negeri yang mengandalkan impor daripada produksi dalam negeri. Indonesia yang melepas kebutuhan pangan dalam negerinya ke pasar sejak menjadi anggota WTO dan mendandatangi hutang dengan IMF (1998). Kebutuhan dalam negeri terus dicukupi dengan mengimpor pangan (mentah dan olahan) dari luar negeri, bukan memperkuat produksi dalam negeri. Angka impor makanan sejak tahun 1991 terus naik, tidak seimbang dengan nilai export produk dalam negeri. Akibatnya ketika terjadi perubahan produksi dan harga di pasaran dunia, maka secara cepat akan mempengaruhi kondisi dalam negeri.

Diberbagai negara kondisi krisis pangan memaksa negara penghasil pangan merubah strategi besar mereka dan mengutamakan ketersediaan pangan dalam negeri. Misalnya Thailand sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia, mengatur ulang porsi ekspornya keluar negeri karena khawatir pada keadaan politik dalam negerinya. Mereka mendahulukan rakyatnya mendapatkan makan cukup untuk mencegah konflik politik. Di Vietnam, hal ini juga dilakukan. Di China yang berpenduduk miliaran, selain mengenjot produksi dalam negeri mereka juga mendatangkan dari berbagai negara. Di Indonesia cara mengantisipasi krisis pangan lebih lambat dan lebih sulit, karena basis produksi selama ini tidak menjadi inti perhatian pembangunan pembangunan. Selain merevisi APBN tahun 2008, semua departemen melakukan program-program jangka pendek terutama memberikan subsidi langsung secara tunai atau bantuan pangan misalnya beras raskin.

Pembangunan Pertanian

Situasi saat ini mengingatkan kita ketika pembangunan pertanian di Indonesia mulai dibangun pada tahun 1960 an. Pilihan kondisi saat itu dimana kita kekurangan pangan akibat situasi politik yang tidak menguntungkan dan ledakan penduduk yang luar biasa. Yang dipikirkan saat itu adalah bagaimana menekan jumlah penduduk dan mencukupi kebutuhan pangan secara nasional. Pembangunan pertanian saat itu dibangun dengan mengadopsi model yang sedang berkembang diberbagai belahan dunia, dimana model pertanian harus dirubah secara total, model tradisional dianggap tidak layak karena yang dibutuhkan adalah ketersediaan makan dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat. Apalagi mulai banyaknya perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik-pabrik pestisida dan pupuk kimia, juga munculnya benih-benih yang dianggap unggul,  baik produksi perusahaan-perusahaan tersebut maupun dari pusat-pusat penelitian internasional (misalnya IRRI dan patnernya di berbagai negara). Demikian juga adanya tawaran hutang dari badan moneter internasional seperti bank dunia (World Bank), IMF,  dll.

Munculnya model pertanian terpadu pertanian berkelanjutan adalah upaya untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dari model pembangunan yang mengikuti model Revolusi Hijau. Revolusi hijau memang diciptakan untuk mengantisipasi kekurangan makan yang terjadi pada sekitar tahun 1960 an, dimana mulai muncul ledakan penduduk, kemiskinan dan kelaparan di beberapa Negara akibat perang. Revolusi hijau yang dimodali oleh korporasi international (TNC/MNC) dibidang pertanian, mengambil untung dari situasi ini. Mereka menanamkan modal besar untuk mendorong munculnya pusat penelitian tanaman pangan di berbagai negara, mengambil benih lokal petani dan perempuan  untuk dijadikan benih baru dan kemudian memantenkannya. Untuk menanam benih baru supaya menghasilkan panen yang layak, perlu dipakai pupuk dan pestisida. Karena gen yang dipilih untuk menghasilkan varietas tanaman baru memang dipilih yang bersifat mengkonsumsi pupuk dan pestisida. Pemilik pabrik pupuk dan pestisida adalah perusahaan yang sama. Tercatat di tahun 2000, ada 6 perusahaan kimia pertanian besar (Sygenta, Monsanto, Dupont, Aventis, BASF dan Down Chemical Co) mengeruk keuntungan lebih dari US $ 20.422 juta dari penjualan bahan kimia pertanian, dan US $ 4.836 juta dari benih dan pangan transgenik. Bahkan perusahaan tersebut akan terus mengeruk keuntungan dari petani dan masyarakat dengan janji bahwa pertanian dengan tehnologi tinggi akan memberikan hasil panen yang lebih tinggi serta berkualitas, tahan serangan hama penyakit, dan mampu menghasilkan produksi tinggi. Hal ini seperti 40 tahun yang lalu dimana Revolusi hijau dipakai sebagai alat promosi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Runtuhnya ketahanan pangan dikarenakan juga banyak bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Walaupun Indonesia dikatakan negara megadiversity, negara yang kaya akan keanekaragamanhayati, namun pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan belum dilakukan sebaik mungkin. Indonesia lebih banyak mengandalkan impor yang dikarenakan banyak kebijakan yang terkait dengan kebijakan global. Selain itu juga banyak  kebijakan pangan nasional yang selalu membuat keseragaman yang melupakan aspek potensi kedaerahan. Salah satu kebijakan yang sampai saat ini tidak pernah selesai adalah kebijakan beras. Standar pangan pokok yang hanya mengandalkan kepada beras sebagai sumber utama karbohidrat, menyebabkan kebutuhan beras didalam negeri sangatlah besar. Akibatnya banyak program/proyek yang ditujukan untuk menghasilkan beras sebanyak-banyaknya dan untuk mengejar target swasembada beras misalnya proyek sejuta hektar dilahan gambut, Gemapalagung,dll.

Disaat krisis 1997 terjadi banyak lembaga dana menawarkan pinjaman untuk mengatasi ambruknya perekonomian di Indonesia yang salah satunya adalah IMF. Kesepakatan yang dibuat dengan pemerintah Indonesia yang kemudian  dituangkan dalam Letter of Intent (LoI), tenyata menimbulkan dampak yang cukup hebat ditingkat petani. Ada 3 hal yang cukup krusial dari kesepakatan tersebut yakni pencabutan subsidi pupuk dan monopoli Bulog (sebagai badan yang ditugasi pemerintah menjaga stabilitas harga di domestik) dan bea masuk yang maksimal hanya 5 % saja, akibatnya saat ini banyak produk petani yang kalah bersaing dengan barang impor. Akibatnya masih cukup banyak petani yang berada pada garis kemiskinan. Banyak ahli menilai bahwa selama proporsi kemiskinan masih dominan pada petani (petani sawah, buruh, nelayan,dll), maka usaha mengentaska kemiskinan tidak akan berhasil. Sejak saat itulah terjadi perubahan besar-besar ditingkat petani dan lingkungannya, dimana saat itu petani yang tidak pernah menggunakan benih luar, pupuk kimia dan pestisida,dipaksa menggunakannya. Lahan yang biasa diolah dengan menggunakan ternak, dipaksa olah dengan traktor dan mesin lainnya. Demikian halnya untuk mencukupi air, maka dibangunlah waduk-waduk demi mencukupi kebutuhan air sepanjang tahun. Jalan-jalan desa, pasar, KUD dibangun agar mudah menjual hasil bumi juga mencari kredit.

Dampak lain yang luar biasa, antara lain muculnya ketersediaan pangan terutama beras yang besar (bahkan tahun 1987, Indonesia dinyatakan berswasembada beras). Semula masyarakat Indonesia yang pada umumnya mempunyai keragaman pangan, menjadi berubah pola makan utamanya menjadi beras. Gandum yang merupakan produk impor menjadi pangan utama yang kedua bagi kelas atas sebagai bahan pangan mie dan roti. Bahkan kebutuhan gandum mampu mengalahkan produk karbohidrat lainnya yang berupa sagu, ketela, singkong maupun jagung.  Di lahan pertanian, penggunaan asupan kimia yang merupakan produk pabrikan ternyata lama kelamaan menjadikan tanah rusak, lingkungan tercemar, air terpolusi bahkan musnahnya beragam mikroba tanah. Penggunaan alat mekanisasi berupa mesin-mesin pertanian menyebabkan hilangnya akses ekonomi perempuan bekerja di lahan pertanian. Bahkan penggusuran dan hilangnya hak tanah akibat pembangunan waduk, jalan dll. Dampak terpokok  pembangunan pertanian yang berjalan hampir 50 tahun ini adalah pada kehidupan petani. Padahal petani dianggap menjadi aktor utama penyangga ketersediaan pangan nasional, ternyata kondisi petani tidak berubah lebih baik. Kesejahteraannya keluarga petani juga dianggap tidak memadai. Akses keluarga petani akhirnya banyak berubah antara lain mereka urbanisasi ke kota, beralih profesi menjadi buruh pabrik, rumah tangga atau bangunan, bahkan hingga menjadi pekerja migran ke luar negeri. Pada generasi baru, hampir jarang sekali dijumpai anak petani yang berkeinginan menjadi petani dimasa depan.

Perempuan di pertanian dan kendala

Perempuan yang menjadi kunci pembangunan pertanian dan sebagai penyelamatan krisis pangan yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Dalam laporan PBB yang dikeluarkan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pertanian menjadi sumber utama kehidupan untuk perempuan di banyak negara berkembang dan menjadi jalan keluar utama untuk mengatasi kemiskinan di keluarganya.Namun demikian banyak perempuan di berbagai wilayah pedesaan tidak mempunyai akses untuk input dan sumber daya produksi bagi pertaniannya serta pelayanan publik yang memadai. Mereka juga tidak mendapatkan insentive yang memadai dalam usahanya serta sangat rentan upaya produktivitasnya di pertanian. Padahal pertanian yang dihasilkan para perempuan ini menjadi tumpuan hidup dan kehidupan banyak keluarga miskin. Bahkan pertanian menjadi kunci dari pembangunan banyak negara berkembang. Gender di pertanian menjadi bukti nyata untuk mewujudkan agenda 21.

Perempuan menjadi kunci dalam produksi pertanian di negara berkembang. Dimana 32% dari mereka hanya bekerja sebagai buruh dan hidup dalam keterbatasan di areal pedesaan (70%). Perempuan menjadi sumber yang potensial tenaga kerja dalam produksi pangan yang dikonsumsi masyakat lokal. Pertanian di berbagai negara termasuk di wilayah Asia dan Afrika menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan menjadi basis kehidupan di pedesaan. Lebih banyak proposi produksi pertanian dihasilkan oleh perempuan, sehingga perempuan menjadi agen yang cukup penting dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itulah sudah sewajarnya perempuan mendapatkan prioritas dalam program pertanian dan mendapatkan dukungan dari kebijakan pembangunan pertanian karena dialah sumber daya dalam keberlanjutan kehidupan pedesaan dan pengurangan kemiskinan.

Seperti pada umumnya model pembangunan pertanian di banyak negara, Indonesia menggunakan model pembangunan yang berbasis tehnologi tinggi (revolusi hijau). Model inilah yang mengantarkan berbagai program pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan yang besar karena pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Sejak awal tahun 60 an model ini mulai diperkenalkan kepada petani dengan berbagai nama dari Insus, Supra Insus hingga revitalisasi pertanian dan contract farming. Peran petani sebagai pengusaha pertanian berubah hanya menjadi produsen ataupun buruh diladangnya sendiri. Petani dipaksa menggunakan sistem produksi yang baru dari benih, pupuk, pestisida hingga mesin yang mereka tidak mampu menguasainya. Ketergantungan ini lambat laun meminggirkan kehidupannya dari usaha tani, karena hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan input yang digunakan diusaha taninya. Kondisi ini juga menggiring perempuan keluar dari pertaniannya. Benih yang merupakan sumber utama kekayaan perempuan diambil alih perannya oleh perusahaan benih. Benih yang semula bisa disimpan, tidak lagi bisa dibudidayakan ulang, bahkan akan dianggap melanggar hak paten benih itu sendiri. Mesin yang pertanian juga semakin menghilangkan kesempatan perempuan mendapatkan sumber penghidupan bagi perempuan, karena mesin-mesin pertanian sering diciptakan tidak familier dengan fisik perempuan.

Hal ini kemudian diperparah dengan kebijakan program pertanian yang memprioritaskan kesempatan-kesempatan pengembangan kapasitas bagi petani laki-laki. Banyak pendidikan dan pelatihan, pembentukan kelompok tani, kelompok usaha lebih banyak diperuntukkan untuk laki-laki. Perempuan tidak disertakan dalam pendidikan dan pelatihan tentang pertanian, padahal secara budaya perempuan yang paling besar keterlibatannya dalam pertanian. Minimnya informasi (pertanian) yang diterima perempuan membuat rendahnya tingkat pemahaman petani perempuan tentang penggunaan teknologi pertanian yang ditanamkan revolusi hijau. Sehingga perempuan yang lebih rentan terhadap keracunan akibat pemakaian pestisida  dan bahan kimia lainnya dipertanian. Semakin berkurangnya penguasaan petani terhadap lahan pertanian pangan dan semakin tingginya biaya pengolahan pertanian mendorong perempuan keluar dari pertanian, menggiring perempuan keluar dari desa ke kota  bahkan negara lain menjadi pekerja rumah tangga atau buruh murah diperkotaan.

Saat ini pertanian yang merupakan budaya kehidupan  yang sulit dijalani. Tekanan ekternal dan pilihan untuk melepaskan budaya kehidupannya semakin hari semakin luar biasa.  Sektor pertanian dianggap tidak memberikan kehidupan yang layak, banyak mendorong berubahnya mata pencaharian kehidupan budaya petani yakni pertanian ke sektor lain termasuk ke industri atau sektor kerja lain. Titik berat pembangunan ekonomi di Indonesia sejak dulu menekankan di bidang industri, walaupun diharapkan adanya keseimbangan pertumbuhan industri dan pertanian, ternyata dunia pertanian yang nota bene lebih banyak berlangsung di wilayah pedesaan dan menjadi gantungan hidup lebih dari 75% penduduk Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menyenangkan. Hal ini karena segala kebijakan dan subsidi negara lebih banyak ke bidang industri. Petani kesulitan dalam mengembangkan akses-akses sumber daya alam dan usaha tani yakni tanah dan air, sarana produksi hingga kredit. Pengusaha dan sektor bisnislah yang menerima keuntungan pembangunan pertanian yang selama ini ada, karena mereka menguasai akses tersebut.

Rata-rata kepemilikan lahan petani (per KK) di Jawa hanya 0,2 ha, sehingga sangat sulit sekali bagi petani memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara layak. Dan pada umumnya perempuan tidak memiliki kontrol terhadap kepemilikan asset tanah ini. Hak kontrol dan akses tanah lebih banyak pada suami atau laki-laki, hal inilah yang seringkali ketika petani perempuan mengajukan kredit kesulitan karena tidak mempunyai jaminan harta benda. Pada umumnya ada 3 kategori petani berdasarkan kepemilikan lahannya, yakni petani pemilik lahan (kuli kenceng), petani penggarap (kuli kendho), serta buruh tani. Walaupun demikian masing-masing kelompok ini bukannya tidak punya masalah dalam mengembangkan budidaya pertaniannya. Persoalan pada pemilik lahan adalah semakin tingginya biaya produksi, biaya tenaga kerja serta semakin menurunnya produktivitas lahan, sehingga keuntungan yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran biaya usaha taninya. Persoalan di petani penggarap adalah tingginya biaya usaha tani, pembagian hasil (dengan pemilik lahan) yang seringkali tidak adil, karena lebih banyak untuk pemilik lahan. Nasib buruh tani paling rentan diantara keduanya, selain tidak punya lahan, dia tidak punya hak membuat keputusan dalam mengelola lahan, juga seringkali hak-hak sebagai petani seringkali terabaikan. Apalagi buruh tani ini hanya mengandalkan modal tenaga kerja saja,sehingga sangat tergantung budi baik pemilik lahan atau penggarapnya. Ketiga kategori petani ini semakin terpuruk kondisinya dimasa sekarang karena sarana produksi yang berupa benih, pupuk, pestisida serta sarana transportasi dan distribusi dikuasai oleh corporasi. Petani hanya menjadi produsen. Harga jual sangat ditentukan oleh pasar (corporasi) serta kebijakan pemerintah yang lebih memihak pasar dibanding memberikan proteksi dan subsidi pada petani.

Di sisi ketenagakerjaan di pertanian, dampak luar biasa dari ketimpangan pembangunan pertanian ini adalah berpindahnya ketenagakerjaan dari pertanian ke industri. Sebuah studi yang dilakukan oleh ILO (International Labour Organization) pada tahun 1960, menyebutkan bahwa alasan petani meninggalkan pertaniannya 2 hal pokok yakni pendapatan yang terlalu rendah dari usaha pertanian serta adanya kesempatan kerja diluar pertanian. Keterbatasan perempuan dalam pertanian menyebabkan dia paling rentan kehilangan pekerjaan dipertaniannya. Generasi muda saat ini banyak yang tidak lagi tertarik melanjutkan usaha orang tuanya bekerja di lahan pertanian, bahkan para petani generasi tua pun beralih kerja ke sektor industri. Hal ini menurut Suyitno (1992), terbukti sejak tahun 1985, jumlah tenaga kerja di bidang industri meningkat tajam dari 5,795,919 menjadi 7,334,874 di tahun 1989 ( naik 6,47 %), sedangkan di pertanian hanya 4,91 % yakni dari 34,141,809 orang menjadi (1985) menjadi 41,282,218 (1989). Bahkan data statistik (BPS, 1994) angkatan kerja di pertanian pada tahun 1994 pun menurun jadi 37,857,199 orang. Khusus di Jawa Tengah, menurut data sensus pertanian pada tahun 1993, penurunan jumlah rumah tangga petani lebih disebabkan berkurangnya lahan pertanian serta beralih fungisnya lahan tersebut menjadi perumahan dan industri. Di Jawa terjadi alih fungsi lahan setiap tahunnya adalah 1 juta hektar.

Fenomena perpindahan petani  ke industri merubah pola kehidupan mereka dan wajah desa. Mereka yang biasa berperilaku sesuai budaya pertanian dituntut bekerja secara individu dan pembagian kerja yang tinggi. Perubahan ini mendorong suatu proses adaptasi yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan. Problem yang lain adalah keterbatasan sumber daya manusia termasuk pengetahun tentang industri kecil serta akses permodalan. Hal inilah yang mempengaruhi kemandirian petani dalam memecahkan masalah, kreativitas dalam usaha, keberanian dalam mengambil resiko, membangkitkan prakarsa usaha, keuletan serta kewirausahaan. Persoalan pengembangan pertanian di wilayah pedesaan menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, bahkan berimbas luar biasa ke perkotaan karena masyarakat desa kemudian berpindah ke kota untuk mencari sumber kehidupan yang lain. Kota menjadi sangat padat, sarana publik baik air minum, kesehatan, perumahan dll menjadi barang yang diperebutkan. Belum lagi masalah pencemaran lingkungan menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan.
Upaya memandirikan perempuan

Banyak pendekatan dan strategi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak serta pemerintah untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber pendapatan keluarga petani di pedesaan tanpa harus merubah budaya kehidupan yang sudah dikenalnya sejak lahir.  Strategi yang banyak dikembangkan mencakup 2 hal yakni on farm dan off farm (non farm). Model on farm (dilahan pertanian) yang dikembangkan tidak harus kembali pada model tradisional yang sudah ada sejak dulu, namun perlu disesuaikan dengan situasi lingkungan yang sudah berubah, juga kebutuhan yang semakin besar. Salah satu cara yang selama ini dikembangkan adalah dengan model pertanian terpadu (sustainable agriculture), dimana cara ini memadukan beragam cara agar petani perempuan punya kesempatan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber.  Seringkali ada anggapan bahwa lahan pertanian adalah lahan laki-laki dan lahan perempuan ada dipekarangan. Sehingga upaya memandirikan perempuan dalam akses terhadap produksi pertanian adalah lewat usaha non farm dipekarangan. Kondisi alam di Indonesia cukup beragam sumber daya alamnya menyediakan sumber pangan yang beranekaagam baik untuk kebutuhan protein, vitamin, mineral dan obat-obatan.  Mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam lokal tidak sekedar mengurangi ketergantungan impor, namun juga memberikan kesempatan bagi perempuan yang terhimpit antara petani dan kebijakan pertanian global.

Disis lain upaya yang harus terus diperjuangkan adalah pola hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak adanya penghargaan bagi petani perempuan terhadap peran publik dan domestik. Keterlibatan mereka dalam berbagai peran tidak diikuti dengan pengembalian hak perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan untuk mengambangkan diri dan mendapatkan akses ekonomi, sosial dan  politik, akan tetapi perempuan hanya ditempatkan sebagai komoditi dan konsumen. Tantangan perempuan adalah menyingkirkan budaya yang mengidentikkannya sebagai makhluk kelas dua, dan terus berjuang memposisikan diri sebagai makhluk yang setara. Adanya perubahan situasi global yang memperngaruhi kondisi perbaikan nasib perempuan adalah adanya kebijakan politik yang memberikan perbaikan dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi CEDAW ) dengan UU No. 7 tahun 1984 juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) . Situasi sekarang inilah yang seharusnya dipakai moment pijakan bersama untuk  memberikan ruang bagi perempuan untuk bersama berjuang memperbaiki posisinya dan tampil aktif mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal, kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Salam damai dan lestari.